KPK Periksa Wakil Bupati Pamekasan terkait Dugaan Korupsi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Bupati Pamekasan Fattah Jasin dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait pengalokasian anggaran bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 6 Desember 2022. 

Pemeriksaan Wakil Bupati Pamekasan pada 6 Desember 2022 tersebut merupakan kali kedua. Sebelumnya pada Senin (19/9/2022), KPK juga telah memeriksa Fattah dalam kasus yang sama.

Menurut Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Fattah diperiksa untuk tersangka Budi Setiawan (BS) selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur 2014-2016 dan Kepala Bappeda Jatim 2017-2018. "Dia diperiksa untuk tersangka BS," ujar Ali dalam keterangan pers kepada media massa setempat, Selasa (6/12/2022).

Ali tidak menjelaskan materi pemeriksaan terhadap Fattah. Begitu juga kenapa penyidik hingga dua kali melakukan pemeriksaan terhadap Fattah. “Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi,” kata Ali.

Seperti diketahui, KPK mengungkap ada fee sebesar 7 hingga 8 persen yang diberikan kepada tersangka Budi Setiawan selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur 2014-2016 dan Kepala Bappeda Jatim 2017-2018. Sehingga total uang yang diterima tersangka Budi Setiawan mencapai Rp10 miliar.

KPK mengungkap, pada tahun 2015 Kabupaten Tulungagung mendapatkan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp79,1 miliar dan tersangka BS memperoleh fee sebesar Rp3,5 miliar.

Kemudian, pada anggaran perubahan tahun 2017 Kabupaten Tulungagung mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan sebesar Rp30,4 miliar dan tahun 2018 sebesar Rp29,2 miliar. Sehingga tersangka BS diduga menerima fee sebesar Rp6,75 miliar. (DISADUR DARI BERITA MEDIA MASSA)